TIMIKA, (Liputanpapua.id) – Guna memelihara Kamtibmas dalam mengantisipasi aksi Unjuk rasa terkait penolakan DOB (Daerah Otonomi Baru), personel gabungan TNI-Polri dan Pemerintah Kabupaten Nabire gelar apel kesiapsiagaan bertempat di Taman Gizi Kabupaten Nabire, Sabtu (19/03).
Pada pelaksanaan apel tersebut dipimpin langsung Wakil Bupati kabupaten Nabire Ismail Jamaluddin yang didampingi Kapolres Nabire AKBP I Ketut Suarnaya dan Dandim 1705 Nabire Letkol Inf. A. Juanda Pardosi.
Wakil Bupati Nabire pada apel itu menjelaskan, yang kita lakukan pada saat ini merupakan salah satu bentuk evaluasi terhadap kondisi dan keadaan yang terjadi di dalam masyarakat. Penyampaian pendapat dimuka umum memang dijamin oleh undang-undang, namun penyampaian aksi haruslah berjalan dikoridor yang tepat sesuai dengan undang–undang yang mengatur.
“Melalui kesempatan ini, maka saya sampaikan kepada kita semua secara khusus kepada teman – teman dari jajaran TNI – Polri untuk selalu meningkatkan kewaspadaan dan tanggap terhadap berbagai isu – isu yang terjadi didalam masyarakat, sehingga kedepannya kita dapat menciptakan Kabupaten Nabire sebagai rumah yang nyaman dan aman bagi semua orang,” ucap Ismail Jamaluddin seperti keterangan tertulis Humas Polda Papua yang diterima, Sabtu (19/3/22)
Dandim 1705 / Nabire menyampaikan bahwa, sebagai aparat negara khususnya TNI-Polri dalam hal ini, harus siap mengawal bangsa dan pemerintahan demi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Saya secara pribadi dan instansi mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah Daerah serta Kepolisian Resor Nabire yang sudah tulus dan ikhlas menunjukan kesiapan kita ditengah masyarakat terhadap segala potensi ancaman yang kita sadari dan pahami situasi saat ini adalah pro dan kontra di tengah masyarakat terhadap pemekaran DOB (Daerah Otonomi Baru) yang menurut saya itu adalah hal yang wajar,”.
“Namun perlu kita lakukan edukasi atau penyebaran informasi positif dari kita kepada keluarga, teman, masyarakat umum bahwa pemerintah kita saat ini hanya mempunyai satu tujuan yaitu mensejahterakan masyarakat dan bangsa Indonesia dengan adanya DOB (Daerah Otonomi Baru),” ujar Dandim Nabire.
Kapolres Nabire mengatakan, hasil monitoring dilapangan bahwa Isu DOB (Daerah Otonomi Baru) menjadi permasalahan serius yang harus menjadi perhatian bersama, namun apabila kita pandai mengelola sebelum terjadi, saat terjadi dan pasca terjadi, semoga semua potensi gangguan bisa kita cegah sehingga dapat berjalan dengan aman dan lancar.
“Penyampaian aspirasi memang diatur dalam undang-undang namun saat ini dalam masa pandemi Covid-19, pengumpulan massa itu sangat riskan akan munculnya kluster-kluster baru penyebaran Covid-19, sehingga penyampaian aspirasi tersebut bisa dilakukan dengan cara yang cerdas yaitu dengan keterwakilan dan akan kami fasilitasi, jangan membuat suatu kagiatan yang mengakibatkan masyarakat lain merasa terganggu dan terhambat untuk melakukan aktifitasnya, kami akan tindak tegas namun terukur sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan,” jelas AKBP I Ketut.
Kapolres menghimbau kepada seluruh masyarakat Nabire agar jangan mudah terpancing dan terprovokasi dan jangan mau ikut ajakan-ajakan dari orang yang tidak bertanggung jawab yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain, agar berfikir yang jernih dan mari kita semua masyarakat Nabire untuk bersama-sama turut serta dalam menjaga dan menciptakan situasi yang aman, damai serta tenteram di Kabupaten Nabire. (Steve)
