Boven Digoel (Liputanpapua.id) – Bupati Kabupaten Boven Digoel menyebut bahwa, ditangguhkannya Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) Tahun 2022 lantaran ada beberapa pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum memberikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran pada Tahun 2021 lalu.
“Sengaja belum dikeluarkan oleh pemerintah daerah karena masih ada beberapa OPD belum memberikan LPJ terhadap penggunaan anggaran 2021,” ujar Bupati Hengky Yaluwo seperti dalam keterangan tertulis yang diterima Selasa (22/3/22) dari Kominfo Boven Digoel.
Bupati Hengky menyampaikan, ada sekitar 5 sampai dengan 6 OPD yang belum menyelesaikan LPJ nya pada tahun 2021 lalu. Hal ini lantas menimbulkan tanya di jajaran OPD lainnya dan juga masyarakat karena berbagai program kerja belum terlaksana.
“Oleh sebab itu, DPA 2022 masih ditangguhkan”, ujarnya.
Bupati Hengky juga mengatakan, pihaknya melihat tidak ada keseriusan dibeberapa OPD dalam mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran.
“Selaku Bupati dan wakil Bupati, sudah menjadi hak kami, bagaimana kami mau menyerahkan DPA 2022, sementara penyerapan anggaran 2021 belum selesai pelaporan. Saya ingin melihat keseriusan OPD dalam mempertanggungjawabkan apa yang menjadi tanggung jawab mereka”, tegas Bupati.
Bupati Hengky juga mengaku kecewa pada beberapa OPD yang diberikan tanggung jawab pada perubahan anggaran 2021 lalu namun pekerjaan tidak tuntas.
“Salah satu contohnya adalah pembangunan trotoar”, ucapnya.
Bupati Hengky menegaskan, pihaknya tidak memberikan batas waktu bagi OPD yang belum menyelesaikan LPJ 2021, namun diminta untuk serius dalam memberikan laporan karena sanksinya jelas adalah jabatan.
“Karena saya ingin di masa Pemerintahan kami Hengky- Lexi, ada perubahan-perubahan yang terjadi di daerah ini dan itu yang menjadi harapan kami berdua”, tutupnya. (Heberlinton)
