TIMIKA, (liputanpapua.id) – Ketua Komite II Dewan Perwakilan Daerah RI, Yorris Raweyai menilai akhir-akhir ini, siklus kekerasan sering terjadi dan mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM di Papua. Untuk itu, ia meminta aparat keamanan dapat transparan dengan merubah Papua melalui operasi damai Cartenz.
Yorris Raweyai, Sabtu (12/3/2022) mengatakan pihaknya telah mendiskusikan masalah keamanan di Papua dengan Polri, TNI, Komnas HAM dan DPR Papua serta MPR Papua, teekait siklus kekerasan yang menonjol.
“Kasus yang paling terakhir itu kan yang kita lihat soal pembunuhan anak SD. Makanya kita minta ada tranparansi konsep merubah Papua melalui operasi Damai Cartenz,” ujarnya.
Ia menilai, program tersebut harusnya didukung penuh oleh Anggota TNI. Yorris berharap, konsep Damai Cartenz jangan hanya telah dicanangkan tetapi kekerasan masih terjadi. “Itu yang kita tidak inginkan. Seperti yang anak kecil itu kan, saya punya dokumen lengkap,” ungkapnya.
Yorris juga mengingatkan, masalah di Papua umumnya telah jadi perhatian dunia. “Sangat sensitif. Kejadian demo kemarin di Wamena dan Jayapura, kita dapat (kabarnya) dari Internasional. Karena live disana,” terangnya.
Sehingga, Yorris berharap penyelesaian keamanan di Papua dilaksanakan secara profesional dan melihat persoalan secara komprehensif. Sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
Disisi lain, mengenai pasukan TNI yang masuk ke Papua, Yorris mengatakan hal itu tidak boleh dilihat sebelah mata. “Itu bukan penambahan pasukan, itu rotasi yang rutin,” sebutnya.
Menurutnya, Anggota TNI di luar anggota organik, biasanya bertugas dalam jangka waktu 8 bulan hingga satu tahun. “Nah kemudian harus diganti atau dirotasi. Jadi, kalau mereka datang, harus kita lihat juga, ada yang pulang tidak. Karena kalau ada yang datang, biasanya ada yang pulang,” jelasnya.
“Jangan kita bilang penambahan saja karena kadang kita tidak lihat bahwa ada yang pulang,” tutupnya. (Rachmat Julaini)
